PHRI DIY dan Jateng Rame-Rame Tolak Perpanjangan PPKM

Tidak hanya BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menolak rencana perpanjangan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat ( PPKM), tetapi BPD PHRI  Jawa Tengah juga menyatakan pendapat yang sama. PPKM sendiri akan diperpanjang selama dua minggu ke depan terhitung setelah 25 Januari 2021.

“Masyarakat sudah terbebani. Kami yang bergerak di industri pariwisata (perhotelan) berada di titik nadir. Rata-rata okupansi hotel hanya di 14,5 %,” ungkap Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono, Jumat (22/01/2021).

Deddy mengungkapkan, pada libur Natal dan Tahun Baru 2021 lalu, target 70 % tidak mampu diraih. Bahkan, angka yang dihasilkan jauh dari angka itu, hanya sampai 18,5 %.

“Kalau PPKM diperpanjang, sama saja membunuh cash flow kami. Seharusnya, pemerintah harus mendengar,” kata GM Hotel Ruba Graha ini.

Karenany, Deddy menolak terhadap rencana pemerintah memperpanjang pelaksanaan PPKM.

Tidak hanya menolak, Deddy memberi solusi. PHRI Yogyakarta meminta agar dilakukan pengetatan saja protokol kesehatan (prokes)-nya.

“Apakah menjamin bila PPKM diperpanjang, kasus Covid-19 turun. Wong, sekarang ini diperpanjang saja angka (kasus Covid-19) meningkat angka,” katanya bernada sinis.

Deddy mengkritik, selama ini PPKM tidak memiliki efek positif, karena tidak dilakukan bersama-sama. Padahal, yang terpenting dilakukan adalah bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat memperketat protokol kesehatan.

Senada, Ketua PHRI Jateng Heru Isnawan menyesalkan langkah pemerintah yang melakukan perpanjangan PPKM. Alasannya sama dengan perhotelan lain, yaitu tidak ada lagi cashflow, khususnya bagi hotel-hotel yang terpuruk sejak adanya Pandemi Covid-19. Karenanya, jika pemerintah memperpanjang lagi dua minggu, hotel-hotel bisa gulung tikar dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja masal.

“Pembatasan yang dilakukan akhir tahun kemarin, yang biasanya merupakan masa panen bagi hotel, juga menyebabkan hotel-hotel kolaps.’Kalau PPKM diperpanjang lagi, bisa mengulang peristiwa di awal pandemi, di mana 30-an hotel berbintang di Jateng tutup. Hotel-hotel yang masih ada pun, buka dengan  pengoperasian terbatas, hanya sekadar untuk bertahan agar tidak terjadi PHK masal,’’ ungkap Heru.

Dikatakan, PHRI bersama banyak asosiasi pariwisata terus melobi dan memberikan masukan serta menyakinkan pemerintah, bahwa PPKM bukan berarti harus membatasi kegiatan bisnis pariwisata, khususnya perhotelan dan restoran. Bukti 10 hari masa PPKM ternyata tidak bisa meredam laju penambahan pasien Covid-19. Menurutnya, pemerintah harusnya lebih memperhatikan masyarakat yang abai atau capek menjalankan Protokol Kesehatan (3M).

Ditambahkan Heru, hotel-hotel telah mempersiapkan diri dengan standar CHSE, sesuai arahan Kemenparekraf, di mana di semua hotel diberlakukan prokes sangat ketat. Karena itu, PHRI Jawa Tengah berharap PPKM tidak diperpanjang lagi supaya tidak terjadi PHK masal terhadap ratusan, bahkan ribuan pekerja hotel dan restoran di Jateng.

Diungkapkan, selama ini pajak hotel dan restoran di Solo menjadi penyumbang PAD terbesar bagi Pemerintah Kota Surakarta. Karena itu, ia berharap pemerintah mendengar dan  mencarikan solusi yang lebih baik. Jadi, tidak sekedar membuat aturan pembatasan atau pelarangan saja.

Demikian pula di DIY, dari 400 anggota PHRI, 200 hotel dan restoran sudah setengah mati. Sedangkan 30 lainnya sudah mati, sisanya sekitar 173 juga terengah-engah nafasnya.  Hotel bintang 4 dan 5 yang masih eksis saja, sudah mulai goyah.(***)

Leave a Reply

Your email address will not be published.