Provinsi Jambi Jadi Percontohan Kehutanan Sosial

JAMBI – Provinsi Jambi memiliki beragam jenis hutan dan banyak bersinggungan dengan masyarakat, terutama untuk hutan produksi. Karenanya, Provinsi Jambi bisa menjadi tempat percontohan kehutanan sosial di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS. Menurut Didik, keberadaan masyarakat di sekitar hutan produksi itulah yang menjadikan Jambi tepat menjadi contoh pelaksanaan program kehutanan sosial.

“Keberlangsungan program kehutanan sosial sangat bergantung hubungannya dengan masyarakat salah satunya dengan menjadikannya sebagai mitra,” tegas Didik, Selasa (23/02/2021).

Dikatakan Didik, Selama ini, konflik yang terjadi karena masyarakat dan perusahaan pemegang izin belum ada titik temu dalam program kemitraan.

“Banyak cara untuk menjaga keberlangsungan program kemitraan. Inisiatif perusahaan dibutuhkan di sini. Bisa saja dalam kemitraan itu disertakan program sosial dengan tujuan menyejahterakan masyarakat sekitar kawasan,” papar Didik.

Selain konflik lahan yang sering terjadi bisa terselesaikan, dengan program perhutanan sosial masyarakat bisa ikut mengelola lahan dan merawatnya sepenuh hati, sehingga ketika ada masalah di sekitar lahan perusahaan, masyarakat bisa ikut berkontribusi positif membantu menyelesaikan.

Sejauh ini, di Provinsi Jambi ada sekitar 300 ribu hektar kawasan hutan yang diperuntukkan bagi perhutanan sosial. Ada 12 perusahaan yang telah melakukan kemitraan kehutanan, termasuk di antaranya PT Lestari Asri Jaya (LAJ), dan PT Wanamukti Wisesa (WW) yang beroperasi di Kabupaten Tebo.

Kedua perusahaan HTI karet yang merupakan anak usaha PT Royal Lestari Utama (RLU) tersebut   telah memberikan kontribusi dalam berbagai macam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, sekaligus membantu masyarakat untuk mendapatkan legalitas hukum terhadap lahan yang dikelola masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Berkat kemitraan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan kepada dua Kelompok Tani Hutan yang menjadi mitra kedua perusahaan.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Akhmad Bestari menjelaskan, Dinas Kehutanan Jambi secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat sekitar hutan dan perusahaan atau komunitas pendampingnya. Salah satu yang menjadi materi utama sosialisasi adalah terkait administratif kependudukan.

“Masalah administratif kependudukan masih jadi kendala, karena tidak semua masyarakat di desa sudah tercatat secara administrasi. Hal ini yang perlu diselesaikan sebaiknya,” kata Akhmad Bestari.

Dia melanjutkan, masalah tumpang tindih permohonan antar-kelompok tadi juga menjadi persoalan. Untuk menyelesaikan hal tersebut, Dinas Kehutanan Jambi akan melakukam verifikasi teknis di lapangan.

Provinsi Jambi juga membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial guna menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan sehingga program pemerinah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan ini terlaksana dengan lebih baik dan cepat.(****)

Leave a Reply

Your email address will not be published.