Dukung Pemerintah, GAPKI Bentuk Satgas Percepatan PSR

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Karena itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung program tersebut dengan membentuk satgas percepatan PSR.

Nantinya, satgas tersebut bertugas membantu dan mendukung persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan PSR pada perkebunan sawit rakyat yang menjadi mitra (plasma) perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPKI.

Pembentukan Satgas Percepatan PSR oleh GAPKI tersebut menyusul penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) PSR tahun 2021 oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan BPDP-KS.

Penandatangan MoU tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerintah guna mempercepat program PSR dalam mengembangkan potensi petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 18 koperasi dan kelompok tani, serta 7 perusahaan anggota GAPKI.

Dalam nota kesepahaman tersebut, juga menghimpun setidaknya 18,214 hektar perkebunan kelapa sawit yang akan diremajakan atau 10% dari target tahunan.

“Industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia. Minyak sawit Indonesia juga menjadi penyokong dalam ketahanan pangan dunia. Setidaknya 33% minyak nabati dunia berasal dari Indonesia,” kata Deputi II Kemenko Perekonomian, Musdhalifah M, Selasa (09/03/2021).

Dia menambahkan, subsektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih memiliki banyak tantangan dalam pengembangannya. Salah satunya,  produktivitas yang masih sebesar 3,6 ton CPO/hektar per tahun. Padahal, potensi produktivitas mampu mencapai 6-8 ton CPO/hektar per tahun.

“Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia karena banyak faktor. Di antaranya minimnya penggunaan bibit unggul, kurangnya pengetahuan mengenai Good Agricultural Practices (GAP), lemahnya kelembagaan, serta keterbatasan akses modal,” papar Musdhalifah.

Berdasarkan Kepmentan No.833 Tahun 2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta hektar. Luas tutupan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 41%. Karenanya, Musdhalifah meyakini peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

“Perkebunan rakyat harus diperkuat. Di antaranya melalui program Peremjaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting sebagai upaya peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan PSR membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mendukung kolaborasi untuk akselerasi PSR tersebut. Menurut Joko, sinergi berbagai pihak merupakan kunci utama mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR yang ditentukan presiden, yakni  180.000 hektar per tahun.

“Kerja sama ini diyakini sebagai program strategis nasional. Tidak saja untuk meningkatkan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia,”  tegasnya.

Joko memaparkan, kelanjutan pola kemitraan PSR mulai terjalin sejak 2016. Ia mengungkapkan, GAPKI sepenuhnya mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui kerja sama namun juga berkontribusi dan mencari model pola kemitraan terbaik.

Saat ini, GAPKI tengah mengembangkan pilot pola kemitraan di Sumatera Utara agar mencari pola paling efektif untuk membangun sinergi perusahaan dan petani melalui kerjasama kemitraan dalam memfasilitasi petani-petani untuk mewujudkan percepatan PSR. Selanjutnya, GAPKI dengan dukungan Kemenko bidang perekonomian juga membentuk Forum PSR yang akan memonitor, mengevaluasi, ] serta mengimprove proses di lapangan yang lebih efektif. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published.