KemenKopUKM Berkolaborasi, Bantu Pelaku Koperasi dan UMKM Melek Teknologi

BABEL – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) tengah fokus mendorong pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan wirausaha yang mapan, inovatif, dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal Bagi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang dimulai di PLUT KUMKM Bangka Belitung, Senin (13/6/2022).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, serta lima platform digital. Seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, Lazada, dan Blibli.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menjelaskan, pelatihan ini merupakan upaya pihaknya menyiapkan para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat, melalui literasi digital.

Pelatihan ini juga diharapkan menambah kemampuan peserta dalam menemukan, mengerjakan, evaluasi, sekaligus menggunakan teknologi dengan cermat dan tepat guna.

“Pandemi memaksa kita berinteraksi secara daring. Mulai dari bekerja, sekolah, hingga keperluan rumah tangga. Hal ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan kita dalam beradaptasi. Untuk itu, kita perlu berupaya memampukan diri beradaptasi dengan perubahan teknologi, dalam hal ini literasi digital,” ujar Siti Azizah.

ia meneruskan, perubahan tak hanya terjadi pada aspek teknologi. Namun terjadi pergeseran costumer behavior yang signifikan. Salah satunya adalah bangkitnya kesadaran masyarakat menggunakan produk halal yang menjadi gaya hidup baru.

“Dewasa ini persepsi masyarakat tentang produk halal tidak hanya terkait dengan motif syariah semata, tapi juga terkait dengan higienitas sebuah produk dan tren ini diperkirakan terus meningkat pada masa mendatang,” paparnya.

Siti Azizah melanjutkan, sinergi tersebut menjadi momentum menguatkan peran dan fungsi PLUT KUMKM sebagai salah satu garda terdepan dalam mengembangkan kewirausahaan dan KUMKM di daerah.

“Besar harapan saya kolaborasi ini bisa memberikan manfaat dan dampak bagi peningkatan layanan pada koperasi dan UMKM, khususnya berkaitan dengan literasi digital dan sertifikasi halal bagi KUMKM. Semua ini tentunya sekaligus mendukung target kinerja PLUT,” tegasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM, Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin mengatakan, perkembangan teknologi digital yang massif di Indonesia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM. Ekonomi digital Indonesia diprediksi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar US $ 124 miliar atau setara Rp1.738 triliun.

Rudy memaparkan pada 2025, diperkirakan konsumsi domestik di seluruh produk dan layanan halal akan meningkat hingga mencapai US $ 282 miliar. Data ini menunjukkan potensi besar Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat ke depan, akan memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk bersertifikat halal,” ujar Rudy.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH, Mastuki menambahkan, pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25.000 UMKM mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Saat ini, yang sudah mendapatkan sertifikat itu baru sekitar 6.000 pelaku UMKM.

Mastuki menegaskan, pelaksanaan jaminan produk halal membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pusat maupun daerah. Adanya sertifikat halal tersebut bisa menjadikan UMKM lebih berdaya saing dan mampu menopang ekonomi nasional.

Pj Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin memberikan apresiasi atas diselenggarakannya pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha di Babel. Ia berharap, pelatihan tersebut bisa mendorong UMKM berkolaborasi lintas usaha dalam sebuah ekosistem bisnis yang akhirnya didukung koperasi modern.(****)

Leave a Reply

Your email address will not be published.