APTRI Tolak Petani Tebu Dikaitkan Dengan Impor Gula

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikoen menolak petani dan organisasi APTRI dikait-kaitkan dengan persoalan mahalnya gula rafinasi di Jawa Timur dan isu permintaan kuota impor raw sugar untuk pabrik gula di Jatim. Menurutnya, sangat aneh, apabila ada petani tebu yang meminta kuota impor gula.

“Lha aneh, tebu dari petani sendiri gak laku kok minta kuota impor. Anehnya lagi untuk apa petani ngurusin UMKM? Lalu kenapa UMKM di Jatim aja yang ribut. Sementara UKM di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang jauh lebih besar kok tenang-tenang aja. Ada apa ini?” sindir Soemitro melalui siaran pers, Rabu (16/06/2021).

Soemitro menilai, gerakan protes yang dilakukan di Jawa Timur semakin ‘ngawur’. “Apa urusannya petani dengan Permenperin 3 Tahun 2021? Itu kan urusan pabrik gula rafinasi,” tegasnya.

Ditambahkan oleh Soemitro, fokus perhatian APTRI adalah meningkatkan kesejahteraan petani tebu dengan cara meningkatkan harga jual tebu dan kualitas tebu. Bukan mengurusi isu penambahan kuota impor dan nasib UMKM.

Soemitro menyatakan dengan tegas, APTRI menolak penambahan impor dan pendirian pabrik gula rafinasi di Jawa Timur. Apalagi melihat kondisi saat ini, gula rafinasi bocor ke pasar konsumsi dan mengakibatkan kondisi gula petani terpukul. Kondisi petani akan lebih sengsara jika ada pabrik gula rafinasi di Jawa Timur.

Ia mensinyalir, nama petani dan UMKM dicatut sejumlah oknum baik di pusat maupun di Jawa Timur, agar ada penambahan kuota impor raw sugar dan izin produksi gula rafinasi di Jawa Timur.

Seperti diketahui, dalam beberapa hari terakhir ini, muncul kritik yang dsampaikan sejumlah politisi dan pengamat ekonomi mengenai pemberlakukan Permenperin No. 3 Tahun 2021. Karena, kebijakan tersebut disebut-sebut menjadi penyebab tingginya harga gula di Jawa Timur karena konsumen harus menanggung biaya angkut dari dari Banten (pabrik Gula Rafinasi ke Jawa Timut). UMKM dan petani tebu dikabarkan terpukul. Terkait kondisi itu, muncul desakan agar diberikan izin impor dan produksi gula rafinasi kepada PT KTM di Lamongan Jawa Timur.(****)