Apresiasi Kinerja KPK, JCW Ingatkan Masih Ada Kasus Stadion Mandala Krida  

YOGYAKARTA – Kasus dugaan korupsi berupa suap dalam perizinan pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro, tepatnya di Jalan Kemetiran Lor Yogyakarta menyeret nama Haryadi Suyuti (HS), mantan Walikota Yogyakarta. Selain HS, ada juga tiga tersangka lainnya yang ikut terseret.

Kasus tersebut membuktikan adanya problem serius dalam proses perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan komersil di Kota Yogyakarta.

“Tentu saja, hal tersebut patut segera dibenahi dari berbagai aspek. Mulai dari aturannya/regulasinya, proses pada saat pengajuan izinnya, pelaksanaannya dan pada tahapan bangunan komersil beroperasi,” kritik Baharuddin Kamba, Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), beberapa waktu lalu.

Kamba meneruskan, sebagai insan sesama manusia, tentu saja JCW menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut. Padahal, JCW mencatat, tidak sedikit prestasi yang ditoreh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam hal pelayanan publik. Termasuk dibidang perizinan saat era Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

“Sungguh sebuah ironi. Namun, kita juga layak memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil melakukan penindakan korupsi untuk kali pertama di Kota Yogyakarta ini. Selama ini, anggapan sebagian masyarakat Yogyakarta, KPK sulit untuk melakukan penindakan korupsi terutama Operasi Tangkap Tangan (OTT). Beruntung sekarang, KPK telah berhasil melakukan penindakan korupsi, meski jumlah uang yang diamankan terbilang tidaklah besar, hanya Rp 350 juta lebih,” ungkap Kamba.

Kasus ini, lanjut Kamba, seharusnya menjadi pekerjaan rumah (PR)  bagi Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi untuk segera melakukan pembenahan di segala lini. Harapannya, kasus serupa tidak terulang lagi.

Sekadar mengingatkan untuk Pj Wali Kota Yogyakarta Sumadi untuk tidak melakukan intervensi dalam memberikan rekomendasi dan penerbitan perizinan terhadap bangunan komersil, khususnya yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum.

Kamba mengingatkan, pengawas internal di pemerintahan seperti inspektorat perlu diperkuat peran, fungsi, dan kewenangannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya. Bagaimanapun, keberadaan inspektorat sangatlah strategis.

“Kita berharap (dari awal diingatkan) semoga pada akhir masa jabatan Pj Wali Kota Yogyakarta Sumadi, nantinya betul-betul husnul khatimah bukan su’ul khatimah,” ujarnya.

Meskipun tidak mudah dan banyak rintangan, tentunya sebagai masyarakat, hanya bisa mengingatkan agar segala aturan terkait dengan perizinan ditaati secara baik dan benar baik oleh kepala daerah, abdi negara, maupun para investor atau pengusaha yang melakukan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini berlaku untuk semua kabupaten-kota, dan tidak hanya di Kota Yogyakarta saja. Namun juga di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul.

“Kita juga tetap mengkritik sekaligus mengingatkan kembali kepada KPK atas lambannya kinerja KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi pada proyek renovasi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta APBD Tahun Anggaran 2016 – 2017 pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 35 miliar,” kata Kamba mengingatkan.

Dia menegaskan, saatnya KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi pada proyek renovasi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta tanpa tebang pilih. Sejauh ini, KPK masih berkutat pada pemeriksaan para saksi, namun belum mengumumkan nama tersangka.

Bahkan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sudah dua kali melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di tengah proses penyidikan kasus dugaan korupsi pada proyek renovasi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. “Tentu saja, itu sangatlah tidak etis. Wong KPK kok ketemu kepala daerah,” sindir Kamba.(****)